Ekonomi Publik: Sejarah, Serta Peran Pemerintah, Serta Contohnya

ekonomi publik

Ekonomi publik banyak dimasukkan kedalam materi-materi mata kuliah jurusan ekonomi S1 maupun pada sekolah menengah atas. Ini membuktikan bahwa materi ini adalah materi yang sangat penting dalam hal perekonomian sehari-hari. Maka dari itu, mari kita belajar tentang Ekonomi publik ini secara rinci agar kamu bisa lebih memahami nya.

Apa Itu Ekonomi Publik?

Pengertian

Ekonomi publik adalah segala sesuatu tentang kebijakan pemerintah dari perspektif efisiensi dan keadilan ekonomi. Pada tingkat yang paling dasar, ekonomi publik menyediakan kerangka berpikir tentang apakah pemerintah harus berpartisipasi dalam ekonomi pasar dan sejauh mana pemerintah harus memainkan peran. Ekonomi publik juga mempelajari peran pemerintah dalam menyediakan barang publik yang tidak dapat disediakan oleh sektor swasta.

Dalam pengertian lain, ekonomi publik adalah cabang ilmu ekonomi, mulai dari ekonomi, kebijakan subsidi atau pajak, regulasi atau deregulasi, nasionalisasi atau privatisasi, sistem jaminan sosial, ketahanan pangan, kebijakan teknologi, pertahanan dan keamanan negara, pendidikan, kesehatan, dll. Ekonomi publik disebut juga dengan istilah keuangan publik. Wikipedia menyatakan bahwa keuangan publik mempelajari desain kebijakan pajak dan pengeluaran pemerintah dan dampak ekonomi dari kebijakan ini (misalnya, program asuransi sosial).

Sejarah Atau Asal Usul Dari Ekonomi Publik

Teori ekonomi publik berdasarkan pada beberapa landasan pikir, diantaranya adalah:

  1. Masalah utama dalam perekonomian adalah masalah mikroekonomi yaitu masalah yang berkaitan dengan distribusi produksi dan konsumsi, dan masalah ekonomi makro yaitu masalah yang berkaitan dengan pengangguran, inflasi, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi.
  2. Sistem ekonomi suatu negara berkaitan dengan siapa pelaku ekonomi (pemerintah atau bukan) dan bagaimana mengambil keputusan ekonomi. Baik melalui rencana pusat atau mekanisme harga.
  3. Pandangan tentang peran pemerintah dalam perekonomian saat ini semakin menyatu (cenderung lebih dekat satu sama lain). Secara umum, saat ini diakui bahwa sektor swasta harus memainkan peran utama dalam pasar. Namun demikian, jika terjadi kegagalan pasar dan pemerintah berpotensi mengoreksi kegagalan tersebut, sebaiknya dibetulkan sepanjang pemerintah yakin memiliki kemampuan untuk mengatasi kegagalan tersebut.
  4. Metode ilmiah memastikan bahwa kesimpulan yang diambil dari analisis adalah valid. Sedangkan analisis sektor publik mencakup empat tahap, yaitu deskripsi kegiatan ekonomi pemerintah, studi tentang konsekuensi pelaksanaan kebijakan, peninjauan kriteria keberhasilan pengambilan keputusan publik, dan evaluasi kebijakan. sektor publik. Proses politik yang mengarah pada keputusan tentang kebijakan publik.

Apa Peran Dari Pemerintah Didalam Ekonomi Publik?

Ekonomi publik sangat erat kaitannya dengan pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk menentukan kebijakan publik. Kebijakan publik perlu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan produk publik dan barang konsumsi lainnya.Dalam perekonomian masyarakat, peran pemerintah sangat penting. Peran pemerintah yaitu:

Fungsi Alokasi atau Persediaan

Peran pemerintah adalah menyediakan barang dan jasa yang berasal dari sumber daya suatu negara yang ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Fungsi Distribusi

Peran pemerintah adalah mengalokasikan sumber daya (barang dan jasa) kepada masyarakat secara adil dan adil, mengatur / mengatur perekonomian melalui subsidi dan pajak, serta mendistribusikan kembali (redistribusi) pendapatan dari satu kelompok ke kelompok lain.

Fungsi Stabilisasi

Peran pemerintah adalah menciptakan kondisi yang aman dan nyaman dalam kehidupan bernegara guna menciptakan kondisi masyarakat yang sejahtera.

Kebijakan Publik

Pemerintah juga berperan dalam menentukan kebijakan, memisahkan peran pemerintah dan swasta dalam penyediaan barang dan jasa. Kebijakan pemerintah atau kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilaksanakan, dan apakah kemaslahatan hidup bersama harus dipertimbangkan secara keseluruhan, sehingga kebijakan tersebut membawa manfaat yang besar bagi warganya dan memiliki sedikit manfaat. berdampak dan tidak boleh menimbulkan masalah yang merugikan.Walaupun pasti ada yang diuntungkan dan ada pula yang dirugikan, disinilah pemerintah harus bijak dalam merumuskan kebijakan. (Thomas Dye, 1992; 2-4).

Kebijakan publik sangat erat kaitannya dengan penyelenggaraan negara, yaitu aktor publik mengkoordinasikan semua tugas yang berkaitan dengan kegiatan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, dan memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara melalui berbagai kebijakan publik / umum. Ada 3 (tiga) unit penting yang perlu dipahami dalam analisis kebijakan publik, yaitu perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

Barang Publik

Salah satu fungsi pemerintah melalui kebijakan publik adalah menyediakan produk publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Paul A. Samuelson (Paul A. Samuelson) adalah ekonom pertama yang mengajukan teori barang publik yang mendefinisikan barang publik, atau yang disebutnya “konsumsi kolektif”, beginilah teori nya kira-kira:

who all enjoy in each individual’s sense such is the concept of a good not or to repent of others of the good

Barang publik tidak kompetitif dan tidak dapat dikecualikan. Non-persaingan berarti bahwa konsumsi satu orang atas suatu komoditas tidak akan mengurangi ketersediaan konsumsi oleh orang lain, dan non-pengecualian berarti tidak seorang pun dapat secara efektif dikecualikan dari penggunaan komoditas tersebut. Barang publik bersifat non-eksklusif, artinya biaya tidak menggunakan barang dan jasa menjadi mahal. Masalah barang publik juga erat kaitannya dengan eksternalitas kompleks multilateral, biasanya disertai dengan free-riding, masalah yang terjadi pada barang dan jasa yang tidak kompetitif dan tidak dapat dikesampingkan.

Oleh karena itu, barang publik adalah barang konsumsi biasa yang dapat dikonsumsi setiap orang tanpa melakukan pengorbanan dan bertanggung jawab langsung atas kerusakannya. Barang publik hanya dapat disediakan oleh pemerintah, dan pemerintah tidak secara langsung menuntut kompensasi dari mereka yang mengonsumsi barang publik. Barang publik tidak kompetitif dan tidak terkecuali. Non-persaingan berarti konsumsi satu orang tidak akan mengurangi ketersediaan konsumsi orang lain. Non-persaingan berarti tidak ada yang bisa dikecualikan dari penggunaan barang secara efektif. Kebalikan dari barang publik adalah barang pribadi, dan ada pengecualian dalam konsumsi barang tersebut. Penggunaan bersama barang publik akan menghasilkan eksternalitas positif dan negatif.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *